Lembaga Penegak Hukum Tidak Boleh Mengumpulkan GPS Dan Data Lokasi Lainnya Dari Ponsel Bahkan Selama Investigasi Kriminal

Pengantar

Dalam era digital yang semakin maju, ponsel atau smartphone sudah menjadi barang wajib bagi kebanyakan orang. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, ponsel juga sering digunakan untuk menyimpan data pribadi pengguna seperti foto, video, dan informasi pribadi lainnya. Namun, apa yang terjadi jika ponsel tersebut menjadi bagian dari bukti dalam investigasi kriminal oleh lembaga penegak hukum?

Beberapa lembaga penegak hukum di berbagai negara mulai mempertimbangkan untuk mengumpulkan data GPS dan lokasi lainnya dari ponsel pengguna selama investigasi kriminal. Namun, hal ini menuai kontroversi karena melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas tentang mengapa lembaga penegak hukum tidak boleh mengumpulkan GPS dan data lokasi lainnya dari ponsel bahkan selama investigasi kriminal.

Penjelasan Mengenai GPS dan Data Lokasi

Sebelum membahas mengenai kontroversi pengumpulan GPS dan data lokasi lainnya dari ponsel, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu GPS dan data lokasi. GPS (Global Positioning System) adalah teknologi navigasi satelit yang digunakan untuk melacak posisi pengguna. Sedangkan data lokasi adalah informasi yang digunakan untuk memberitahukan lokasi pengguna pada waktu tertentu.

Kedua informasi tersebut sangat penting dan sering digunakan oleh aplikasi pada ponsel. Misalnya, ketika Anda ingin menggunakan aplikasi peta untuk mengetahui rute perjalanan atau aplikasi transportasi online untuk memesan kendaraan, maka GPS dan data lokasi diperlukan. Namun, penggunaan data GPS dan lokasi secara tidak sah dapat berdampak buruk terhadap privasi pengguna.

Berkaitan Dengan Hak Privasi Pengguna

Privasi menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah tangga, kehormatan, martabat, dan hak-hak lain sebagai makhluk sosial-budaya serta berhak atas perlindungan diri yang sama secara hukum.

Dengan demikian, hak privasi pengguna yang berada dalam ponsel juga harus dijamin oleh negara. Mengumpulkan GPS dan lokasi dari ponsel merupakan tindakan yang melanggar privasi pengguna. Data GPS dan lokasi dapat memberikan informasi pribadi kepada pihak yang mengumpulkannya. Oleh karena itu, negara harus melindungi privasi pengguna termasuk data GPS dan lokasi pada ponsel.

Meningkatkan Potensi Penyalahgunaan Data Lokasi dan GPS

Dalam konteks investigasi kriminal, pengumpulan GPS dan lokasi dari ponsel dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau bisa disalahgunakan. Data yang dikumpulkan mungkin tidak memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaan pengguna dan dapat menghasilkan data palsu. Akibatnya, pelaku kriminal yang mengubah data GPS dan lokasi akan memperoleh keuntungan.

Selain itu, pengumpulan GPS dan lokasi oleh lembaga penegak hukum juga dapat disalahgunakan. Data lokasi dan GPS dapat digunakan untuk kepentingan selain investigasi, misalnya kepentingan politik atau ekonomi. Potensi penyalahgunaan data tersebut sangat besar dan harus dihindari dengan tidak mengumpulkan data GPS dan lokasi dari ponsel.

Kesimpulan

Dalam konteks investigasi kriminal, pengumpulan GPS dan data lokasi dari ponsel pengguna oleh lembaga penegak hukum merupakan tindakan yang melanggar hak privasi pengguna. Selain itu, hal tersebut dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan data dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan yang cukup untuk hak privasi pengguna, termasuk data GPS dan lokasi pada ponsel.